An Age of Press Politics

Standard

Perhatian masyarakat yang peduli dengan fenomena yang terjadi dalam sistem politik Indonesia sekarang ini patut disyukuri. Kedudukan media massa untuk memaknai peristiwa politik yang terjadi demikian penting, karena media massa yang digerakan oleh orang-orang pers pada hakikatnya adalah mulut dan telinga pemerintah serta masyarakat luas.

Pers merupakan lembaga kemasyarakatan (social institution) dan merupakan sub sistem dari sistem kemasyarakatan dimana ia berada, bersama-sama dengan sub sistem-sub sistem lainnya. Dengan demikian, maka pers tidak hidup sendiri, melainkan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara. Karenanya eksistensi pers dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara dimana pers itu hidup. Pers merupakan bagian dari sistem komunikasi politik suatu negara.

Menurut Blumler dan Gurevitch yang mengatakan bahwa ada empat komponen yang perlu diperhatikan dalam mengkaji sistem komunikasi politik, yaitu:
1. institusi politik dengan aspek-aspek komunikasinya,
2. institusi media dengan aspek-aspek komunikasi politiknya,
3. orientasi khalayak terhadap komunikasi politik, dan
4. aspek-aspek komunikasi yang relevan dengan budaya politik.

Sementara menurut Suryadi, sistem komunikasi politik kita terdiri dari elit politik, media massa, dan khalayak. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan komunikasi politik itu?

Secara sederhana Alexander L. George menyatakan bahwa Komunikasi Politik adalah proses penyampaian mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

Sedangkan menurut Michael Schudson, Komunikasi politik merupakan any transmission of messages that has, or is intended to have, an effect on the distribution or use of power in society or on attitude toward the use of power.

Ia menambahkan bahwa gejala komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah. Pertama, bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formall atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Kedua, bagaimana infrastruktur poliitik merespons dan mengartikulasi (memaknai) pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.
Ada benang merah yang menghubungkan antara kedua arah gejala komunikasi tersebut. Pers. Pers memegang peranan penting dalam komunikasi politik. Ia dapat menjadi jembatan antara suprastruktur terhadap infrastruktur. Dengan posisinya yang demikian, pers selalu dituntut untuk objektif, apalagi dalam mengetengahkan konflik-konflik yang terjadi.

Menurut Olien, Donohue, dan Tichenor, dalam situasi konflik (seperti sekarang ini), fungsi media massa adalah:
1. mengeliminasi konflik dan menekankan konsensus
2. mengedepankan dan menonjolkan konflik.

Agaknya, fungsi kedua inilah yang lebih tampak dianut oleh pers Indonesia sekarang. Tak berlebihan bila posisi dan peran pers sekarang tengah berada pada posisi watch dog (anjing penggonggong) , dan bukan lagi sebagai guard dog (anjing penjaga) bagi penguasa seperti pada masa orde baru, dimana pers berfungsi untuk meredam opini publik, melegitimasi keputusan politik penguasa, dan mementingkan kepentingan diri sendiri (Olien, Donohoe, dan Tichenor, 1995).

Konflik yang terjadi diantara elit politik senantiasa ditunggu pers kita. Pemberitaan yang diangkat seputar elit politik dalam memperjuangkan kepentingannya bagaikan santapan empuk pers untuk ramai-ramai dibicarakan. Untuk sama-sama disaksikan oleh rakyat Indonesia. Melihat kecenderungan ini, paling tidak ada dua orientasi pemberitaan, bila meminjam istilah Jeff Rutenberg, yaitu media yang berorientasi event-centered, dan media yang berorientasi idea-centered.

Sebelum reformasi, barangkali kita melihat bahwa media cetak dan elektronuik lebih berpusat pada peristiwa. Sedangkan kini disaat iklim reformasi, media, khususnya media partai yang berbentuk tabloid partai, lebih berpusat pada gagasan politik partai. Maka tak berlebihan pula bila trend media di era reformasi bisa disebut sebagai munculnya kembali an age of press politics (Kalb, 1992).

Kemampuan pers dalam menyebarkan banyak hal untuk secepatnya diketahui berbagai pihak, membuat keberadaanya seakan memiliki kekuatan dan kekuasaan tersendiri. Lalu dikenallah the fourth estate of the press. Pers adalah kekuasaan keempat, sesudah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kedudukannya yang demikian kian membuka jalan bagi pers untuk mmemaknai setiap permasalahan yang timbul dalam dunia politik, diantara suprastruktur dengan infrastruktur maupun dalam tatanann suprastruktur itu sendiri. Euphoria yang dialami pers Indonesia dalam masa reformasi kadang membuat telinga penguasa merah. Mereka sulit untuk mengajukan somasi (teguran) kepada pihak pers mengenai pemberitaan, karena akan dianggap mengekang kebebasan pers, dan mereka akan didemo besar-besaran. Sehingga kini, penguasa pun hati-hati dalam melangkah.

Kecenderungan penilaian awam akan tidak independennya pers nasional kita dalam kepentingan politik walaupun dalam reformasi adalah hal yang wajar saja. Kita tidak perlu terlampau mengkhawatirkan subjektivitas pemberitaan surat kabar dan majalah di Indonesia, hanya karena parameter politik yang terlampau sempit dalam menilai komoditi informasi politik dari pers nasional kita sendiri.

Parameter politik yang terlampau sempit dalam menilai pemberitaan pers Indonesia itu berasal dari subjektivisme kepentingan dalam diri kita masing-masing. Bila kita tergolong pendukung Partai Persatuan Pembangunan, maka surat kabar dan majalah di negeri ini akan kita tuntut untuk selalu berwarna hijau saja. Dalam keadaan seperti itu, rasa ingin tahu kita tertutup bagi pola pemberitaan yang berwarna kuning, hijau, maupun biru.

Pada dasarnya, ada dua peluang yang mendasari pers kita dalam pemberitaan, yaitu, pertama, upaya pers tersebut meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam kepada publik pembacanya. Kedua, kesempatan untuk mengolah fakta yang terjadi sebagai komoditas pers atau dengan kata lain melihat sisi komersial dari pers itu.

Pers dalam kehidupan politik tidak dapat dilepaskan karena kembali kepada empat fungsi pers yaitu to inform, to educate, to control, dan to entertain (Lasswell & Wright), hanya saja pada masa pers politik (an age of press-politics) seperti sekarang ini, alangkah baiknya apabila kita mengembangkan fungsi media yang demokratis, seperti yang diungkapkan Keane dan Curran dalam Reilly (1997), yaitu:
1. Media hendaknya membuka dialog publik dengan menyajikan keragaman perspektif, baik dalam berita maupun hiburan.
2. Media hendaknya memperkokoh terbentuknya masyarakat madani (civil society) lewat pemberdayaan berbagai organisasi yang menjadi representasi para anggotanya. Semua pandangan alternatif yang hidup dalam masyarakat harus disajikan oleh media.
3. Media hendaknya turut menyajikan cara dan mekanisme demokrasi guna mencapai tujuan bersama, dalam konteks ini, media bukan sekedar the struggle for power para elit politik, tapi juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan cara dan mekanisme the application of power.

Indonesia selalu menekankan pemerintahan yang demokratis, sehingga demokrasi yang dikehendaki sekarang adalah bagaimana the rule of the people, terjadi dalam praktek politik. Menurut John Durham Peters, syarat demokrasi adalah bagaimana rakyat mampu mengambil bagian dalam diskusi dan pengambilan keputusan politik. Sehingga, mungkin apa yang dikatakan Thomas E. Peterson dapat dijadikan barometer bagi pers, pemerintah, dan masyarakat, yaitu “democracy cannot opperate effectively withaut a free press”.

——————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s